Tuesday, 18 March 2014

Tentang Bisnis Militer di Indonesia

Sampai saat ini, keuntungan dari bisnis militer hanya dinikmati oleh perwira-perwira tinggi militer. 
—Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, dikutip di Tempo Interaktif, 23 Februari 2005

Ini sudah cerita lama. Yah setidaknya, kembali menjadi hangat di era pasca-reformasi. Setelah jatuhnya rezim -bekingan militer- suharto. Memang setelah kejatuhan suharto sekalipun, kekuasaan militer masih kuat di Indonesia. Tahun ini capres orang militer ada 4 orang. Wong presiden incumbent saja tentara. Jadi ya boleh dibilang, masih memiliki kuasa, kendati tidak sekuat dulu. 

Tapi, memangnya perlu kuasa efektif? 

Tentunya masih segar di benak kita skandal sengman, dimana ada praduga bahwa terdapat permainan gelap antara oknum tertentu dalam tubuh TNI dengan beberapa politisi, terutama dari fraksi pak presiden. Sengman ini, katanya, sudah kenal SBY dan keluarga sejak masih menjabat sebagai Pangdam Sriwijaya 1996-1997. Mantan menteri ekonomi Rizal Ramli menyebut sengman sebagai beking finansial SBY.

Belum lagi para purnawirawan jenderal, terutama yang sekarang nyapres. Saya agak skeptis dengan darimana datangnya dana kampanye para capres ini. Kok seperti tak ada habisnya saja. Banyak yang bilang mereka pengusaha sukses. Lagipula, dulu kan dekat dengan sang 'Guru Besar'. Jadi kalau sudah masuk ranah tabu begini ya agak ambigu. 

Dari situ saya simpulkan, maka hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk -jika ingin- memberantas segala penyalahgunaan kekuasaan dalam tubuh militer adalah dengan "demilitiarisasi" kekuatan militer di Indonesia secara bertahap.

Demilitarisasi disini adalah mengenai peningkatan pengawasan dengan ketat terhadap apa yang berlangsung dalam administrasi militer. Membuka "Tirai Besi" yang selama ini menyelimuti lingkup elit TNI yang elusif. Pembukuan, keluar-masuk dana, budget's excess-nya berapa dan kemana, semua harus dibuka. 

Maka dari itu, diperlukan sebuah tim independen dalam melaksanakan pengawasan kepengurusan militer. Tak bisa hanya mengandalkan PM, karena sudah menjadi rahasia umum bahwa PM secara de facto sudah menjadi bagian penting dari badan militer arus utama.

Salah satu opsi adalah dengan mendirikan tim independen yang terdiri dari perwakilan kepolisian dan PM, dengan sipil sebagai pemegang kekuasaan mayoritas. Atau cukup mengikuti yang sudah-sudah seperti membentuk tim pengawas seperti KPK atau dibawah KPK, bisa juga mengikuti model parlemen seperti di Amerika Serikat. Soal cara bukan masalah.

Kendala dalam penerapan solusi-solusi demikian justru terdapat pada poin kemauan. Apakah para pimpinan negara mau mengimplementasikannya? Dari golongan legislatif hingga eksekutif, mungkin hanya segelintir saja yang ingin reformasi militer. Karena toh, banyak pihak yang diuntungkan dari kondisi sekarang. Jadi selama para pembuat aturan masih mengutamakan kepentingan individu atau kelompok tertentu tanpa ada kepedulian terhadap negara, ya pasti susah.

No comments:

Post a Comment