Thursday, 17 December 2015

Rights To Learn


This image tells us about these kids way of fighting against inequity. They show their stance bravely against the forced demolition of their inclusive, tuition-free school. The kid’s rally cry really did rally us to them. They are very firm at that and they knew that they’re not alone, and they are right: we stand ready behind them.

 The picture above is very inspiring for me because not only that they are very brave, but it shows that there is, after all, an alternative. Education is first and foremost a basic right. It is – in its very nature – an emancipation. It is our strongest weapon against all kinds of injustice. It should be accessible for everyone; it should be free of exploitation.

MASTER school for me is like a slap in the face. It has opened my eyes to reality. There are a whole lot of kids that didn’t get an education. Some people even lived their entire lives deprived of their educational rights. What’s more, some of them made success out of their own. But unfortunately, people don’t see this as a problem. They only celebrate the triumph over one another - social darwinism, a product of market economy - while at the same time ignored some very concerning matters. They always talk about how competition and “profit motive” are helping to make education more accessible. Well, they are not. Instead, a study shows that countries that give a free universal education, such as Finland, do better on a same test than those that charge their student population highly such as the USA. I think it indicates at the very least, two problems: how our educational system is inefficient and the fact that so many people are marginalized from this very inefficient system itself.

In the end, problems like MASTER school actually aren’t specific, it happens across the whole country – if not the entire world. My very own university has been undergoing similar problem – namely the rising trend of student’s fee. While our counterpart in other parts of the earth, such as in Denmark, Germany, and France enjoys a free universal education, we Indonesian students did not. Instead, we anxiously keep facing the threat of rising tuition every new semester.

 What I learn most from them is to never stop to hope, to keep my imagination running wildly. Their message is clear: there is an alternative!

Monday, 9 November 2015

Ternyata Lebih Berat Jadi Bos Di Kampus!

Posisi manajerial dalam kepanitiaan di kampus sesungguhnya lebih sulit ketimbang ekuivalennya dalam dunia kerja.

Ketika kamu berada di posisi kepengurusan pada suatu kegiatan atau organisasi di kampus, maka bersiaplah untuk terjangkit lelah akut. Klise? Memang, kok. Beban kerja berat sudah pasti jadi faktor berpengaruh. Tapi ternyata bukan itu yang menjadi sumber utama kelelahan. Tak lain tak bukan, adalah tugas pengelolaan organisasi. Pembagian tugas, PSDM staff, dan sebagainya. SDM poin pentingnya.

Situasi kontemporer menuntut mahasiswa untuk lulus cepat. Akademis menjadi prioritas. Tujuan kuliah sekarang untuk mencukupi cita-cita sekrup kapitalis. Ketika dahulu mahasiswa lulus bisa kapan saja (Soe Hoek Gie 12 tahun!), sekarang sarjana 3,5 tahun sudah bukan barang langka.

Diluar kampus, mahasiswa juga biasa kerja sampingan. Motivasinya beragam. Dari mulai untuk kebutuhan biaya kuliah, sampai sekadar untuk uang saku. Disamping itu, tentunya pengalaman kerja dinilai baik untuk riwayat hidupnya yang kelak akan membantunya dalam dunia kerja di masa depan.

Lantas, bagaimana dengan kepanitiaan dan organisasi di kampus?

Yang kelak anda akan sering temui ketika bertanya soal alasan mereka untuk mengikuti kepanitiaan dan organisasi adalah jawaban-jawaban personal; minat dan bakat, ingin belajar, cari teman, cari pengalaman, mengabdi, apalah. Alasan macam itu tentunya kelak akan kontras dengan apa yang akan mereka hadapi di dalamnya: tuntutan profesionalitas.

Kepanitiaan dan organisasi, seperti semua proses kerja lainnya, tentunya membutuhkan profesionalitas untuk dapat berjalan dengan baik. Kadar profesionalitas dalam suatu kelompok kerja akan mempengaruhi hasil yang diciptakan. Ketika proses kerja suatu kepanitiaan atau organisasi dijalankan dengan profesional, maka yang akan anda dapati adalah sebuah hasil yang optimal. Begitupun sebaliknya.

Maka yang terjadi ketika anda berada pada posisi manajerial adalah anda harus menuntut para pekerja dibawah naungan anda atau sebutlah staf untuk profesional dalam proses kerja bidang yang anda kelola. Hal demikian tentunya sulit. Dengan motivasi-motivasi bergabung seperti yang saya sebutkan sebelumnya, maka sukar untuk menuntut mereka bekerja dengan baik dan bertindak profesional. Ekspektasi mereka adalah agar anda mengakomodir semua tujuan mereka. Maka, yang dituntut dari anda adalah untuk dapat mencari jalan tengah antara mengakomodir tujuan mereka dengan menuntut profesionalitas dalam bekerja.

Faktor-faktor diatas kemudian akan membuat posisi anda terjepit. Ketika anda terlalu mengakomodir, maka yang terjadi adalah proses yang kerja yang terbengkalai atau kerja sendiri. Sebaliknya, ketika anda terlalu menuntut profesionalitas dari mereka, maka yang terjadi adalah keluhan, rungutan, hingga kekesalan yang pada akhirnya dapat membuat mereka meninggalkan proses kerja secara keseluruhan. Ya, menghilang begitu saja. Lho, kenapa tidak? toh mereka kan tidak dibayar, tak ada kontrak pengikat. Ketika dalam dunia kerja ada relasi produksi antara manajerial dengan staf, maka dalam dunia kuliah tidak ada keterikatan seperti itu. Adalah sebuah dilema ketika anda dihadapkan dengan situasi sulit begini.

Idealnya, untuk menutup sebuah artikel dibutuhkan 1-2 paragraf sebagai konklusi dengan solusi atau rekomendasi. Namun terus terang saja, hingga sekarang saya pribadi dengan segala pengalaman seumur hidup, belum bisa menemukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan problema seputar dunia kepengurusan diluar dunia kerja. Ya mungkin bisa sekadar memberi sedikit saran: coba cari jalan tengah antara mengakomodir tujuan pribadi SDM dengan tuntutan profesionalitas dalam bekerja. Akhir kata, mohon maaf, saya memang payah.

Saturday, 24 October 2015

Mempertanyakan Bela Negara

Gambar oleh: Dandhy Dwi Laksono

"Kalau tak suka bela negara di sini, tidak cinta tanah air, ya angkat kaki saja dari sini! Kita bangkit dan hancur harus bersama. Dan akan ada kurikulum tinggi untuk bela negara, mulai TK hingga perguruan tinggi," Ryamizard Ryacudu (Menteri Pertahanan)

Belakangan ini tengah ramai polemik rencana pemerintah melalui Menhan untuk kembali menerapkan program Bela Negara. Dahulu, pada masa orde baru, militer punya doktrin 'dwifungsi', ABRI harus berperan sebagai militer dan pemegang kekuasaan. Jadi ABRI disini menjalankan fungsi aparatus represif dan ideologi secara bersamaan, untuk melindungi kelas penguasa, yang sebagian besar bagian atau elemen dari militer. Ini tercermin melalui program-program seperti NKK/BKK, P4, dan sebagainya. Sebelumnya Menkopolhukam juga beberapa kali mengutarakan pernyataan yang kontroversial. Bahkan, ia pernah menyatakan bahwa gaya orde baru di bawah Pak Harto sudah benar[1].

Definisi Bela Negara sendiri hingga saat ini belum memiliki deskripsi yang jelas dari Kemenhan sebagai inisiator. Belum ada buku putih atauguideline yang komprehensif sampai saat ini. Namun, saya menemukan beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa program Bela Negara ini merujuk kepada model wajib militer seperti zaman orba. Hal ini dapat dilihat dari acara Bela Negara yang sudah digelar beberapa hari kebelakang, terdapat kegiatan baris-berbaris dan wawasan kebangsaan[2].

Louis Althusser dalam essaynya  yang berjudul Ideology and Ideological State Apparatuses, memaparkan wacana mengenai bagaimana negara menjalankan sebuah sistem kontrol terhadap subjeknya. Althusser dalam essay tersebut mendalami bagaimana negara mengatur keberlangsungan proses produksi secara lancar dan paa saat yang sama dapat menjamin reproduksi relasi produksi dapat terus berlanjut. Sistem kontrol tersebut dapat kita bagi menjadi dua: aparatus represif dan aparatus ideologi[3].

Aparatus represif negara (repressive state apparatus) merupakan sebuah alat yang digunakan oleh kelas penguasa untuk menekan dan menguasai kelas pekerja. Fungsi dasar dari aparatus represif negara (pemimpin negara, polisi, militer, hakim, dll) adalah untuk bertindak sesuai dengan kepentingan kelas penguasa dengan cara kekerasan atau pemaksaan. Ketika seorang individu ataupun kelompok dinilai menganggu stabilitas sistem produksi yang berjalan, maka negara akan menggunakan aparatus represif. Tindakan yang paling lunak oleh aparatus represif berupa pengadilan (sistem hukum yang berlaku). Jika ancaman terhadapnya meningkat, maka aparatus represif akan mengambil tindakan represif fisik dan keras seperti represi oleh polisi atau tentara.

Jika aparatus represif menggukanakan cara-cara kekerasan atau pemaksaan, maka cara lain yang dapat ditempuh sebuah negara untuk mengontrol subjeknya dapat melalui aparatus ideologi negara (ideology state apparatus). Aparatus ideologi dapat memasuki ranah personal kelas pekerja seperti sekolah, tempat ibadah, bahkan rumah. Aparatus ideologi, kontras dengan aparatus represif, menggunakan ideologi untuk memperkuat kekuasaan kelas penguasa.

Program 'Bela Negara' ini merupakan perwujudan dari upaya militer untuk melindungi kelas penguasa (ruling class) untuk mengembalikan hegemoninya sebagai aparatus represif dan aparatus ideologi. Jika masuk dalam konteks Indonesia, maka kelas penguasa disini merujuk pada oligarki, yang di dalamnya terdapat banyak elemen militer.

Pendidikan adalah salah satu bagian yang paling krusial dalam aparatus ideologi. Melalui pendidikan, kelas yang berkuasa sekaligus dominan dapat menjamin keberlangsungan relasi produksi pengetahuan dan pada saat yang sama melanggengkan hegemoni yang ada. Seperti pada masa orde baru, militer khususnya Angkatan Darat sebagai bagian dari kelas penguasa Indonesia (oligarki) yang menguasai pemerintahan. Lingkup kuasa tidak hanya di dalam ranah kekuatan fisik (repressive), tetapi sektor kontrollain seperti pendidikan. Sebelum wacana bela negara muncul ke permukaan, banyak upaya-upaya militer lainnya dalam menginfiltrasi ranah pendidikan. Di Universitas Indonesia, misalnya, tercatat pada tahun 2015 lebih dari 10 acara di Kampus yang bekerjasama dengan TNI secara lembaga maupun elemen tertentu[4]. Ini merupakan bukti nyata bahwa Militer mulai terlibat dalam kontestasi hegemoni di bidang aparatus ideologi.

Keterlibatan Militer dalam proses pendidikan menjadi paradoks dalam era (demokrasi) yang menuntut ruang kebebasan dalam bidang akademis (meskipun dalam konteks lain bisa jadi hanya untuk diarahkan memenuhi tuntutan pasar semata, kendati 'bebas' dari intervensi langsung oleh militer sebagai aparatus represif yang mewakili kepentingan penguasa) khususnya dari paham-paham ‘orbais’ sesuai dengan cita-cita reformasi. Alih-alih pendidikan yang membebaskan, sistem yang kemudian muncul saat ini adalah sistem pendidikan yang disusupi agenda pemegang kuasa. Alhasil, pendidikan dapat mendistorsi makna dari ‘kebebasan’ itu sendiri; yang kemudian menjadi 'bebas' dalam arti yang sesuai menurut militer, yang mewakili kepentingan oligarki.

Upaya-upaya dalam merebut diskursus yang dilancarkan oleh kaum militer tersebut, merupakan kebijakan reaksioner dari kelas penguasa yang merasa kepentingannya terancam oleh perkembangan politik saat ini. Masyarakat saat ini semakin sadar akan hak politiknya; semakin menyadari pentingnya partisipasi dalam sebuah demokrasi agar demokrasi tersebut berjalan dengan baik. Sifat partisipatoris masyarakat dalam demokrasi dapat menjamin adanya transparansi yang menyeluruh, sehingga tindakan melanggar hukum seperti korupsi dapat dihilangkan. Perkembangan seperti itu merupakan ancaman bagi keberlangsungan sistem pemerintahan model sekarang, yang sangat menguntungkan para oligarki.

Strategi politik militer di Indonesia sekarang mengalami perubahan arah semenjak era reformasi. Ketika zaman orde baru rakyat secara sistematis dikomodifikasi menjadi massa mengambang (floating mass) yang apolitis[5], sekarang militer sadar bahwa partisipasi publik dalam berpolitik tidak dapat dibendungoleh apapun sekali pun negara, maka militer mencoba untuk mengintervensi arah pikiran publik dalam berpolitik. Publik diharapkan dapat menjadi komponen pendukung militer atau bisa disebut sebagai upaya militerisasi sipil.

Militerisasi di sini bukan merujuk pada penyenjataan non-militer aktif, melainkan adanya cara berpikir melalui paradigma militeristik di kalangan masyarakat itu sendiri, seperti misalnya penanaman mitos bahwa kepemimpinan militeristik lebih efisien ketimbang kepemimpinan umum partisipatoris yang lemah dan tidak cakap.

Proses militerisasi tersebut sebenarnya sudah berjalan sejak mendekati Pilpres 2014 atau masa transisi rezim. Mulai saat itu, aktivitas militer di luar tugasnya semakin banyak dan beragam, khususnya di ranah kehidupan sipil sehari-hari, seperti menjaga fasilitas publik misalnya, hingga membagikan alat kontrasepsi[6]. Jika hal itu terus dibiarkan, maka ini merupakan salah satu kemunduran dari tuntutan pencabutan dwi-fungsi ABRI/Militer yang diperjuangkan saat menuntut rezim orde baru tumbang.

Bahwa dengan begitu kita lagi-lagi mengalami amnesia akut mengenai betapa buruknya rezim militer yang ikut campur dalam urusan sipil. Pantaslah kita kemudian akan menilai bahwa civil liberties yang dibangun sejak runtuhnya orde baru begitu rapuh tatkala militer dapat mengintervensi perihal pemerintahan yang berada di luar kewenangannya. Dengan tidak adanya kontrol politik yang kuat dari rakyat, maka dengan mudah militer dapat memanfaatkan situasi seperti itu untuk mendominasi kekuasaan dalam sebuah negara atau dengan kata lain, pembajakan reformasi.



[3] Althusser, Louis. (1970). Ideology and Ideological State Apparatuses (Notes towards an Investigation)
[4] http://uiupdate.ui.ac.id/search/node/tni (Diakses pada tanggal 21 Oktober 2015, pukul 16.23 WIB)
[5] Moertopo, Ali. (1973). Dasar-dasar pemikiran tentang akselerasi modernisasi pembangunan 25 tahun. Jakarta: Yayasan Proklamasi

Thursday, 6 August 2015

Alay Masih Ada, Ternyata

Selama ini, lebih sering dikecewakan kampus (yang kadang)tercinta daripada pacar (yang selalu)tercinta. Setelah skandal betmen UI berlalu, sekarang ada kejadian begini. Tadi siang, pas WelMab(Welcoming Maba), stand paguyuban B(nama disamarkan) dihampiri sekelompok orang tak dikenal. Kenal sih, di akun medsosnya pake jakun. Namanya juga tau, dari twitter. Sebelumnya, orang ini mengancam kepada akun twitter Paguyuban B agar tidak memasang atribut klub sepakbola asal daerahnya. Mengapa? mengutip pernyataan belio(well, yang dia RT dari temannya, dengan tanda seru sebanyak 3 buah(!!!)) "DEPOK ITU AKU BUKAN SAYA" (disamarkan lagi, kalo pake yang asli bakal ketauan darimana). Nah disini saya menemukan beberapa kejanggalan. Almamater kita (yang kadang)tercinta ini punya nama sebuah negara. Negara yang katanya punya banyak persatuan yang saling adu kuat, negara yang katanya beradab setelah '65, dan negara yang katanya sudah tak punya adil karena sudah habis oleh yang mampu beli (kata siapa? Kata band asal bali, Nosstress), tak lain tak bukan Indonesia. Universitas Indonesia. Bukan universtias B, bukan Universitas A, bukan pula Universitas Depok. Kemudian, bukan bermaksud sombong, ini UI. Maklumlah ekspektasi saya yang anak daerah se-begitu besarnya terhadap 'kampus perjuangan' ini. Jadi ketika saya tau ada kejadian penyerangan tadi, lagi-lagi dikecewakan. Masih ada, hari gini angkat isu primordial? Di UI!

Mungkin ini pesan dari Tuhan. Saya diberi hidayah. Kamu ini bukan dewa lho, mahasiswa sakti darimana cuk, lha itu masih ada yang gitu. Separah itu. Kalah dong sama anak ITB, UGM, Brawijaya, bahkan Telkom. Telyu! Di kampus-kampus tersebut rasio anak asal kota pendatang dan kota setempat kurang lebih setara, biasa aja(banget) kongkow bareng. Kalah dong sama yang namanya "non-mahasiswa", yang selama ini kamu anggap semut-semut yang "kebingungan di persimpangan jalan."

Kejanggalan nomer 2, dasarnya apa ya untuk intimidasi begitu? Biar adil, kalian yang baca perlu tau kronologisnya. Gak detail, dan gak nyantumin nama. Sebelumnya diatas saya sudah bilang, dia ini sebelum rangkaian acara WelMab -hari kamis itu sudah hari ke-2, jadi dimulai sejak rabu, artinya kalau sebelum berarti hari selasa atau sebelumnya- sempat melarang anggota Paguyuban B untuk memasang segala atribut tim bola asal daerahnya. Nah hari pertama, diluar kendali koor, ada yang memasang; alsannya karena bingung untuk dekorasi. Oke, ketika hari kedua, koor Paguyuban B yang diplomatis dan pasifis cinta damai itu, khawatir memicu konflik, memutuskan untuk menturuti permintaan si anak salah satu fakultas yang banyak hitungannya yang mengaku fans klub bola asal kota A tersebut. Menjelang siang, tiba-tiba datang 5 orang, dipimpin belio tadi, ingin mempertanyakan soal atribut bola yang terlihat kemarin(pas WelMab hari pertama). Dialog yang terjadi berlangsung panas. Singkat cerita, polemik selesai dengan perjanjian bahwa koor Paguyuban B dipaksa untuk menyerahkan segala atribut klub bola asal daerahnya lengkap nanti hari sabtu(tanggal 8) dan menyerahkan jam tangannya sebagai jaminan. Kelar lah ya.

Oke jadi kejanggalan nomer 2 tadi, dasarnya apa? 2.1) insensitif? Kalo memang begitu saya bisa paham. Tapi lihat konteksnya, ini di pelataran gedung Balairung Universitas Indonesia, khususnya area stand paguyuban. Kalo pake atribut klub bola dari kota A di daerah yang padat penduduk di kota B, atau sebaliknya di sekitar terminal kota A pakai atribut kota B, misalnya, nah itu murni bodoh. 2.2) Gak ada satupun aturan tertulis yang melarang mahasiswa UI sepanjang WelMab berjalan untuk memperlihatkan atribut klub bola daerah manapun. Artinya semua punya hak yang sama rata dalam perkara atribut bola ini. Jadi, apa justifikasi mereka yang 5 orang ini untuk mengintimidasi kawan-kawan Paguyuban B? Kasian dong maba-maba unyu. 2.3) Jam sebagai jaminan itu maksudnya apa? Sebagai anak salah satu fakultas yang banyak hitungannya, mungkin belio lebih paham mekanisme finansial semacam gadai, dan sebagainya(apalah saya ini, masuk UI pilihan terakhir). Dalam gadai, si penggadai memberikan satu barang sebagai jaminan untuk pinjam duit. Jadi kalo gak bisa nebus si barang yang tadi digadai, barangnya disita. Itu saya paham. Kalo kasus jam tadi? Rampok dong? Perampokan di depan publik? Di Balairung UI? Lagi-lagi dikecewakan kampus(yang kadang tercinta).
Alhamdulillah, jam tangan baru :)

Omong-omong, kemana ya panitia, selama kejadian diatas berlangsung? hehe.

Ya begitulah. Niatnya sih nulis begini, biar jadi pelajaran. Mbok ya masa masih ada yang ribut perkara begini doang? Katanya World-Class University. Mending saling kenalanlah, ngupi santai, kan enak. Mengutip kata senior belio(yang kebetulan meng-cc saya dalam interaksinya dengan si fans klub bola asal kota A di twitter), yang juga mungkin berlaku tidak hanya untuk belio, tapi juga kita semua, "jadi dewasa dong malu sama jaket."

============================
Profil pihak-pihak yang terlibat telah disamarkan by request dari koor Paguyuban B yang pasifis dan cinta damai. Lihat ulahnya para bigot itu, bikin anak orang yang baek-baek pada ketakutan aja. Oh ya, ybs sudah hapus tweet2nya, saya capture sih, tapi yoweslah ya udah kelar ini.

Wednesday, 1 July 2015

Ukhuwah dan Egalitarianisme

Ini apa coba? Tugas. Dibuang sayang...
======================
Kemuliaan Dalam Islam
Saya selalu percaya, Islam pada hakikatnya merupakan agama yang menjunjung tinggi keadilan. Di hadapan Allah, seorang yang paling mulia bukanlah seorang saudagar kaya maupun pengemis, bukan seorang rupawan molek, bukan pula bangsawan atau budak, dan yang lebih canggih lagi: seorang pria perampok tidak lebih mulia derajatnya dari seorang wanita pembunuh. 
Allah berfirman dalam Al-Quran:Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.”(QS. Al-Hujurat: 13)
Lebih dalam tentang derajat manusia, dapat saya sebutkan bahwa sistem penilaian tersebut tidak semata-mata berlaku hanya untuk kelak di akhirat nanti, namun juga berlaku di dunia selagi seorang muslim hidup. Seorang yang atas perilaku baiknya di dunia dihadapan Allah dinilai mulia, maka niscaya hidupnya di dunia akan dipermudah.
Sesuai dengan firman Allah yang artinya,Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan memberikan jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya.” (QS. Ath Thalaaq [65]: 2-3).
Dari poin-poin diatas, dapat kita simpulkan bahwa kualifikasi atas kemuliaan dalam Islam tidak dinilai melalui aspek genealogi, akumulasi kapital, bahkan jenis kelamin.
Pengertian Egalitarianisme
Awal mula penggunaan kata Egalitarianisme adalah untuk mendefiniskan gaya hidup masyarakat berkuda yang nomaden pada abad pertengahan, seperti kaum Mongol. Sebutan tersebut merujuk pada sistem sosial dimana semua individu yang tercakup didalamnya tidak memiliki perbedaan; tidak ada yang lebih tinggi derajatnya antara satu dan lainnya (mungkin penilaian bangsa Eropa terhadap mereka pada masa tersebut begitu, namun faktanya, kaum berkuda nomaden seperti bangsa Mongol sesungguhnya masih memiliki struktur sosial yang bersifat feodal, walaupun tidak se-sakral tatanan dinasti bangsawan Eropa).
Egalitarianisme berarti suatu tatanan sosial dimana semua orang harus diperlakukan dengan sama tanpa membeda-bedakan terutama mengenai hal-hal primordial atau SARA. Karl Marx dalam bukunya "Kritik des Gothaer Programms" menyimpulkan Egalitarianisme dengan sebuah slogan yang kelak menjadi sangat terkenal, "Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen" atau dalam bahasa Indonesia berarti, "Darinya sesuai dengan kemampuannya, untuknya sesuai dengan kebutuhannya."
Dalam Egalitarianisme tentunya wajib mencakup keadilan atau persamaan sebagai inti. Pada penggunaannya, memang equality ini multi-tafsir. Ketika keluar dari mulut kelas proletar, maka yang dimaksud adalah keadilan yang nyata, seperti penghapusan sekat-sekat antar kelas. Namun, ketika diucapkan oleh pemilik modal, maka bentuk keadilan yang paling memungkinkan darinya adalah harmonisasi kelas -dalam syarat yang diajukan oleh kapitalis itu sendiri.
Pada intinya, seperti yang telah saya sebut sebelumnya, egalitarianisme merupakan semangat untuk mencapai keadilan.
Konsep Ukhuwah
'Ukhuwah' secara harfiah berarti persaudaraan. Dalam kamus glosarium Al-Quran, terdapat dua arti untuk kata ukhuwah. Pertama, ukhuwah khusus yaitu adanya kesamaan atau persekutuan(musyarakah) antara seseorang dan orang tuanya dalam kelahiran dan nasab. Kedua, ukhuwah umum meliputi kesamaan atau persekutuan dalam satu kelompok(kabilah), kepercayaan, profesi, atau pertemanan berdasarkan rasa saling menghormati dan sebagainya. Menurut Dr Ahsin Sakho Muhammad, "Kata ukhuwah dan semua derivasinya disebut 90 kali dalam al-Qur’an."
Saya sepakat dengan ujaran beberapa tokoh Islam, seperti Dr Ahsin Sakho MuhammadKH Said Aqil Siroj, hingga KH Ahmad Shiddiq yang pada intinya mengatakan bahwa ukhuwah tidak bisa hanya diartikan secara sempit, namun harus dimaknai secara luas. Saya setuju dengan konsep tersebut khususnya yang diuraikan kembali oleh Kiai Maman Imanulhaq: terdapat 3 bagian dalam ukhuwah.
Pertama, mengenai Ukhuwah Islamiyah. Dalam tahap ini, persaudaraan yang terjalin yakni ukhuwah antar sesama muslim lintas mazhab. Di Indonesia terdapat 2 organisasi Islam terbesar: Nadhlatul Ulama(NU) dan Muhammadiyah. Kedua organisasi tersebut sering berada pada posisi yang berbeda dalam beberapa kasus tertentu, misalkan dalam penentuan bulan Ramadhan. Namun, perbedaan tersebut justru menghasilkan debat-debat hingga buah pemikiran yang progresif dalam pemikiran Islam kontemporer. Begitupun seharusnya dengan saudara-saudara kita sesama muslim seperti pengikut Syiah, Persis, dsb.
Allah berfirman (artinya):“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara.” (Al Hujurat: 10)
Kedua, ada ukhuwah wathaniyah. Wathaniyah secara harfiah berarti bangsa atau negara. Dalam mengartikan wkhuwah wathaniyah sepatutnya kita berhati-hati, jangan sampai terjebak dengan nasionalisme sempit. Ukhuwah wathaniyah harus dimaknai persaudaraan tanpa sekat-sekat primordial seperti suku, ras dan agama dengan kesadaran atas rasa persatuan sebagai sesama anak bangsa.
Terakhir, ukhuwah insaniyah/basyariyah. Ukhuwah insaniyah berarti persaudaraan antar sesama manusia; sesama makhluk ciptaan Allah. Humanisme universal atau kecintaan terhadap sesama manusia ciptaan-NYA adalah bentuk paling sempurna dari toleransi, Hal ini sesuai dengan pesan Alquran dalam surah Al-Mâ’idah [5] Ayat 32: 
"Barang siapa membunuh seorang manusia tanpa alasan yang kuat, maka dia bagaikan telah membunuh seluruh umat manusia. Sebaliknya, barang siapa menolong seseorang, maka ia telah menolong seluruh manusia."
Konsep Ukhuwah: Bukti Islam Agama Cinta Damai, Toleran, dan Egaliter
Ketiga ukhuwah diatas merupakan bukti bahwa dalam agama Islam, semua dipandang sama derajatnya kecuali di mata Allah, tuhan semesta alam. Dalam Islam, derajat seseorang di hadapan sang pencipta dinilai melalui perbuatannya selama hidup, terlepas dari apakah ia seorang pemilik modal atau kelas pekerja, maupun siapa kelarganya. Ukhuwah mengajarkan kita untuk menjadi seorang yang damai, penuh kecintaan akan alam dan semesta ciptaan sang khalik. Jika digabungkan, maka ukhuwah dapat dibagi menjadi 3 tahap untuk mencapai tahap akhirnya, yakni humanisme universal.

Tahap pertama yaitu ukhuwah Islamiyah. Dalam tahap ini kita dituntut untuk menegakkan keadilan terhadap saudara-saudara se-kepercayaan, sesama umat Rasulullah. Tahap ini akan tercapai ketika umat muslim dapat duduk bersama, shalawatan, tanpa harus menanyakan mazhab masing-masing. Tahap ini harus menjadi prioritas; jangan sampai alih-alih toleransi antar lintas agama, saudara-saudara kita sesama muslim malah dimusuhi.

Proses harmonisasi sesama umat muslim tersebut dapat secara bersamaan ber-korelasi dengan proses pencapaian ukhuwah wathaniyah, atau persaudaraan se-bangsa. Persaudaraan wathaniyah dapat dilaksanakan dengan penghapusan batas primordial seperti suku dan ras. Toleransi antar umat beragama juga ditekankan dalam tahap ini.

Tahap terakhir dalam mencapai egalitarianisme yakni jika kedua ukhuwah sebelumnya, Islamiyah dan wathaniyah sudah tercapai, maka akan tercipta ikatan yang kuat dalam persaudaraan antara sesama manusia. Setelah semua tahapan ukhuwah berhasil dilampaui, maka barulah tercipta tatanan masyarakat egaliter yang madani.

Saturday, 30 May 2015

Last Week Tonight with John Oliver: Wealth Gap (HBO)



"Socialism never took root in America because the poor see themselves not as an exploited proletariat but as temporarily embarrassed millionaires."
- John Steinback

Di masa depan nanti, kamu pasti bakal jadi orang kaya raya. Kamu khawatir dengan pajak yang tinggi karena kelak perusahaan yang akan kamu miliki di masa depan akan terkena pajak tinggi. Kamu tahun ini naik bus karena kebetulan saja tahun ini belum mampu beli mobil mewah yang kelak akan kamu miliki di masa depan itu. Hidupmu yang masih sebentar itu selama ini hanya ditujukan untuk memenuhi tagihan sehari-hari karena kamu kurang kerja keras saja. Begitu?

Kamu bukan biliuner dan kecil sekali kesempatanmu untuk menjadinya. Sistem ekonomi negara ini tidak didesain untuk membuatmu sejahtera. Kecuali sejahtera yang kamu maksud itu sesuai dengan visi Koes Ploes tentang hidup enak, aku sih ogah.

Monday, 2 February 2015

Sedikit Tentang Depok

Walikota Depok Nur Mahmudi (Dok. Arrahmah.com)
Baru saja tadi kejadian lagi, pembacokan oleh pelaku yang disinyalir berasal dari kelompok yang sama dengan yang berada dibalik kasus begal yang belakangan ini sering terjadi di Depok. Termasuk kejadian tersebut, maka krisis #BegalDepok telah memakan jumlah korban lebih dari 3 orang. Aksi kriminal tersebut kian menambah reputasi buruk kota Depok sebagai kota rawan kriminal. Dan di tengah kondisi darurat tersebut, dimana Wali Kota Depok, bpk. Nur Mahmudi? Tak lain tak bukan di AMERIKA! Politisi PKS tersebut tengah mengambil cuti untuk berlibur ke Amerika Serikat bersama keluarganya. Sejauh ini, Nur Mahmudi belum mau angkat bicata soal #BegalDepok.

Beberapa bulan silam, kawan-kawan di kelompok @SaveMasterID, inisiatif mahasiswa UI untuk advokasi tolak penggusuran sekolah untuk anak jalanan dan kurang mampu, sekolah MASTER, juga mengalami hal serupa ketika menghadapi pihak pemkot Depok. Proses hukum yang berlarut-larut, dan ketidakjelasan sikap pemkot atas penggusuran sekolah MASTER, yang berlagak seolah-olah tak tahu-menahu atas wacana penggusuran tersebut. Padahal, sang walkot Nur Mahmudi bahkan pernah berjanji untuk tidak menggusur sekolah MASTER, berikut kutipan lengkapnya:

“Pemerintah Kota Depok tidak ada sedikit pun untuk merencanakan penggusuran”
“Kegiatan belajar mengajar tetap dilanjutkan bahkan harus ditingkatkan fungsinya”

“Oleh karena itu sesuai dengan program andalan kami yang akan memberikan beasiswa kepada anak-anak berprestasi, nah, kuliah anak-anak mahasiswa nanti InsyaAllah akan kita berikan beasiswa kepada mereka”

“Kami juga tawarkan kepada mereka karena mau mengembangkan seperti ini, bahwa kita akan mempersiapkan untuk memperkuliahkan mereka ke Eropa”

- Nur Mahmudi Ismail (Walikota Depok, politisi PKS)

Terakhir saya dengar dari kawan @SaveMasterID, audiensi advokasi sekolah MASTER dengan pihak pemkot dibatalkan sepihak oleh pemkot Depok.

Sekolah Master Depok (Dok. http://buletindepok.com)
Dulu Nur Mahmudi juga sempat berkomitmen untuk membuka ruang hijau di sekitar terminal Depok. Nyatanya, karena alokasi dana ternyata tidak mencukupi, maka wacana tersebut batal dan kemudian tanah yang tadinya diperuntukkan ruang hijau itu beralih fungsi menjadi lahan bisnis dan komersil.

Mungkin sekiranya yang sekarang Depok butuhkan, sebagaimana kota-kota lain di Indonesia, tentunya, adalah pemimpin yang tegas dan sigap. Tegas disini adalah berani mengambil sikap dalam sebuah polemik. Seperti dalam kasus penggusuran tanah, semisal Nur Mahmudi mau membuat pernyataan sikap, baik mendukung atau menolak, itu saja menurut saya cukup, sehingga masyarakat luas bisa tahu berada dimana posisi sang Walkot. Dan tentunya, silahkan siapkan argumen kuat yang dapat diterima secara rasional, selebihnya silahkan masyarakat menilai. Percayalah, suatu isu jika disikapi dengan ketidaktegasan maka yang terjadi malah menimbulkan lebih banyak polemik berkepanjangan. Kalau hanya diam ketika proses penggusuran masih berjalan, itu namanya pengecut. Sebagai politisi PKS, tentunya Nur Mahmudi harus tahu bahwa dalam Islam, pemimpin tidak boleh pengecut, pemimpin zalim yang berada dibalik kursi. Namanya lempar batu sembunyi tangan, berlagak tak tahu sembari cuci tangan. Seorang Walkot juga harus sigap. Ketika terjadi kasus maraknya #BegalDepok, yang seharusnya dilakukan oleh Walkot Depok adalah bertindak cepat dalam proses penanganan, baik dalam bentuk pengkoordinasian kerja antar elemen, maupun aksi langsung pimpin proses penangkapan. Apapun bentuknya, yang penting aksi, bukan malah cuti berlibur ke Amerika.

Sedikit tambahan, saya disini menemukan sebuah korelasi yang terjadi antara kondisi darurat kota Bekasi dan kota Depok, yang kebetulan keduanya berada dibawah pimpinan kepala daerah yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ahem.