Saturday, 24 October 2015

Mempertanyakan Bela Negara

Gambar oleh: Dandhy Dwi Laksono

"Kalau tak suka bela negara di sini, tidak cinta tanah air, ya angkat kaki saja dari sini! Kita bangkit dan hancur harus bersama. Dan akan ada kurikulum tinggi untuk bela negara, mulai TK hingga perguruan tinggi," Ryamizard Ryacudu (Menteri Pertahanan)

Belakangan ini tengah ramai polemik rencana pemerintah melalui Menhan untuk kembali menerapkan program Bela Negara. Dahulu, pada masa orde baru, militer punya doktrin 'dwifungsi', ABRI harus berperan sebagai militer dan pemegang kekuasaan. Jadi ABRI disini menjalankan fungsi aparatus represif dan ideologi secara bersamaan, untuk melindungi kelas penguasa, yang sebagian besar bagian atau elemen dari militer. Ini tercermin melalui program-program seperti NKK/BKK, P4, dan sebagainya. Sebelumnya Menkopolhukam juga beberapa kali mengutarakan pernyataan yang kontroversial. Bahkan, ia pernah menyatakan bahwa gaya orde baru di bawah Pak Harto sudah benar[1].

Definisi Bela Negara sendiri hingga saat ini belum memiliki deskripsi yang jelas dari Kemenhan sebagai inisiator. Belum ada buku putih atauguideline yang komprehensif sampai saat ini. Namun, saya menemukan beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa program Bela Negara ini merujuk kepada model wajib militer seperti zaman orba. Hal ini dapat dilihat dari acara Bela Negara yang sudah digelar beberapa hari kebelakang, terdapat kegiatan baris-berbaris dan wawasan kebangsaan[2].

Louis Althusser dalam essaynya  yang berjudul Ideology and Ideological State Apparatuses, memaparkan wacana mengenai bagaimana negara menjalankan sebuah sistem kontrol terhadap subjeknya. Althusser dalam essay tersebut mendalami bagaimana negara mengatur keberlangsungan proses produksi secara lancar dan paa saat yang sama dapat menjamin reproduksi relasi produksi dapat terus berlanjut. Sistem kontrol tersebut dapat kita bagi menjadi dua: aparatus represif dan aparatus ideologi[3].

Aparatus represif negara (repressive state apparatus) merupakan sebuah alat yang digunakan oleh kelas penguasa untuk menekan dan menguasai kelas pekerja. Fungsi dasar dari aparatus represif negara (pemimpin negara, polisi, militer, hakim, dll) adalah untuk bertindak sesuai dengan kepentingan kelas penguasa dengan cara kekerasan atau pemaksaan. Ketika seorang individu ataupun kelompok dinilai menganggu stabilitas sistem produksi yang berjalan, maka negara akan menggunakan aparatus represif. Tindakan yang paling lunak oleh aparatus represif berupa pengadilan (sistem hukum yang berlaku). Jika ancaman terhadapnya meningkat, maka aparatus represif akan mengambil tindakan represif fisik dan keras seperti represi oleh polisi atau tentara.

Jika aparatus represif menggukanakan cara-cara kekerasan atau pemaksaan, maka cara lain yang dapat ditempuh sebuah negara untuk mengontrol subjeknya dapat melalui aparatus ideologi negara (ideology state apparatus). Aparatus ideologi dapat memasuki ranah personal kelas pekerja seperti sekolah, tempat ibadah, bahkan rumah. Aparatus ideologi, kontras dengan aparatus represif, menggunakan ideologi untuk memperkuat kekuasaan kelas penguasa.

Program 'Bela Negara' ini merupakan perwujudan dari upaya militer untuk melindungi kelas penguasa (ruling class) untuk mengembalikan hegemoninya sebagai aparatus represif dan aparatus ideologi. Jika masuk dalam konteks Indonesia, maka kelas penguasa disini merujuk pada oligarki, yang di dalamnya terdapat banyak elemen militer.

Pendidikan adalah salah satu bagian yang paling krusial dalam aparatus ideologi. Melalui pendidikan, kelas yang berkuasa sekaligus dominan dapat menjamin keberlangsungan relasi produksi pengetahuan dan pada saat yang sama melanggengkan hegemoni yang ada. Seperti pada masa orde baru, militer khususnya Angkatan Darat sebagai bagian dari kelas penguasa Indonesia (oligarki) yang menguasai pemerintahan. Lingkup kuasa tidak hanya di dalam ranah kekuatan fisik (repressive), tetapi sektor kontrollain seperti pendidikan. Sebelum wacana bela negara muncul ke permukaan, banyak upaya-upaya militer lainnya dalam menginfiltrasi ranah pendidikan. Di Universitas Indonesia, misalnya, tercatat pada tahun 2015 lebih dari 10 acara di Kampus yang bekerjasama dengan TNI secara lembaga maupun elemen tertentu[4]. Ini merupakan bukti nyata bahwa Militer mulai terlibat dalam kontestasi hegemoni di bidang aparatus ideologi.

Keterlibatan Militer dalam proses pendidikan menjadi paradoks dalam era (demokrasi) yang menuntut ruang kebebasan dalam bidang akademis (meskipun dalam konteks lain bisa jadi hanya untuk diarahkan memenuhi tuntutan pasar semata, kendati 'bebas' dari intervensi langsung oleh militer sebagai aparatus represif yang mewakili kepentingan penguasa) khususnya dari paham-paham ‘orbais’ sesuai dengan cita-cita reformasi. Alih-alih pendidikan yang membebaskan, sistem yang kemudian muncul saat ini adalah sistem pendidikan yang disusupi agenda pemegang kuasa. Alhasil, pendidikan dapat mendistorsi makna dari ‘kebebasan’ itu sendiri; yang kemudian menjadi 'bebas' dalam arti yang sesuai menurut militer, yang mewakili kepentingan oligarki.

Upaya-upaya dalam merebut diskursus yang dilancarkan oleh kaum militer tersebut, merupakan kebijakan reaksioner dari kelas penguasa yang merasa kepentingannya terancam oleh perkembangan politik saat ini. Masyarakat saat ini semakin sadar akan hak politiknya; semakin menyadari pentingnya partisipasi dalam sebuah demokrasi agar demokrasi tersebut berjalan dengan baik. Sifat partisipatoris masyarakat dalam demokrasi dapat menjamin adanya transparansi yang menyeluruh, sehingga tindakan melanggar hukum seperti korupsi dapat dihilangkan. Perkembangan seperti itu merupakan ancaman bagi keberlangsungan sistem pemerintahan model sekarang, yang sangat menguntungkan para oligarki.

Strategi politik militer di Indonesia sekarang mengalami perubahan arah semenjak era reformasi. Ketika zaman orde baru rakyat secara sistematis dikomodifikasi menjadi massa mengambang (floating mass) yang apolitis[5], sekarang militer sadar bahwa partisipasi publik dalam berpolitik tidak dapat dibendungoleh apapun sekali pun negara, maka militer mencoba untuk mengintervensi arah pikiran publik dalam berpolitik. Publik diharapkan dapat menjadi komponen pendukung militer atau bisa disebut sebagai upaya militerisasi sipil.

Militerisasi di sini bukan merujuk pada penyenjataan non-militer aktif, melainkan adanya cara berpikir melalui paradigma militeristik di kalangan masyarakat itu sendiri, seperti misalnya penanaman mitos bahwa kepemimpinan militeristik lebih efisien ketimbang kepemimpinan umum partisipatoris yang lemah dan tidak cakap.

Proses militerisasi tersebut sebenarnya sudah berjalan sejak mendekati Pilpres 2014 atau masa transisi rezim. Mulai saat itu, aktivitas militer di luar tugasnya semakin banyak dan beragam, khususnya di ranah kehidupan sipil sehari-hari, seperti menjaga fasilitas publik misalnya, hingga membagikan alat kontrasepsi[6]. Jika hal itu terus dibiarkan, maka ini merupakan salah satu kemunduran dari tuntutan pencabutan dwi-fungsi ABRI/Militer yang diperjuangkan saat menuntut rezim orde baru tumbang.

Bahwa dengan begitu kita lagi-lagi mengalami amnesia akut mengenai betapa buruknya rezim militer yang ikut campur dalam urusan sipil. Pantaslah kita kemudian akan menilai bahwa civil liberties yang dibangun sejak runtuhnya orde baru begitu rapuh tatkala militer dapat mengintervensi perihal pemerintahan yang berada di luar kewenangannya. Dengan tidak adanya kontrol politik yang kuat dari rakyat, maka dengan mudah militer dapat memanfaatkan situasi seperti itu untuk mendominasi kekuasaan dalam sebuah negara atau dengan kata lain, pembajakan reformasi.



[3] Althusser, Louis. (1970). Ideology and Ideological State Apparatuses (Notes towards an Investigation)
[4] http://uiupdate.ui.ac.id/search/node/tni (Diakses pada tanggal 21 Oktober 2015, pukul 16.23 WIB)
[5] Moertopo, Ali. (1973). Dasar-dasar pemikiran tentang akselerasi modernisasi pembangunan 25 tahun. Jakarta: Yayasan Proklamasi